Palantir Disebut Merambah Negara Inggris, Tom Watson Jadi Sorotan

LONDON — Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Palantir, kembali menjadi pusat perdebatan publik di Inggris. Kali ini, sorotan tajam datang bukan hanya karena kontrak-kontrak pemerintah yang kian besar, tetapi juga karena keterlibatan mantan Wakil Pemimpin Partai Buruh, Tom Watson, yang kini menjabat sebagai senior vice-president di perusahaan tersebut. Kritik yang disampaikan kolumnis The Guardian, George Monbiot, menggambarkan kekhawatiran yang lebih luas: sejauh mana pengaruh perusahaan kontroversial ini menembus jantung pemerintahan Inggris?

Dalam tulisannya, Monbiot menyindir pernyataan Watson yang memperingatkan agar "mob rule" atau kekuasaan massa tidak menentukan praktik pengadaan publik. Watson, yang pernah dikenal sebagai pengkritik keras kekaisaran media Rupert Murdoch, kini berada di sisi lain meja — memperjuangkan kepentingan perusahaan data raksasa yang nilainya menembus ratusan miliar dolar. Ironi ini, menurut Monbiot, layak dipertanyakan secara serius oleh publik Inggris.

Dua Makna "Mob Rule" dan Ancaman Transparansi

Monbiot mengingatkan bahwa istilah "mob rule" memiliki dua makna umum. Pertama, intimidasi oleh sekelompok preman. Kedua, istilah peyoratif untuk demokrasi. Ia menegaskan belum pernah melihat praktik pengadaan pemerintah Inggris ditentukan oleh garpu dan obor. Namun, ia menambahkan, transparansi demokratis justru bisa menjadi ancaman nyata bagi kontraktor tertentu.

"Apakah Anda ingin supremasi hukum memimpin praktik pengadaan, atau kekuasaan massa yang memimpin? Tidak, saya sama sekali tidak menginginkan yang terakhir." — Tom Watson, dikutip dalam kolom George Monbiot

Namun, bagi Monbiot, pernyataan Watson itu justru membuka pertanyaan lebih besar. Sebagai mantan politikus yang pernah berhadapan dengan kekuatan media raksasa, Watson diharapkan mampu membedakan antara tekanan massa yang anarkis dan kontrol demokratis yang sah. Alih-alih, ia kini menjadi bagian dari perusahaan yang justru sering dikritik karena minimnya transparansi.

Jejak Panjang Palantir di Inggris

Palantir bukan nama baru dalam lanskap digital Inggris. Perusahaan ini telah memasok perangkat lunak analitik data untuk berbagai institusi, mulai dari kepolisian, layanan kesehatan, hingga kementerian pertahanan. Nilai kontraknya dengan pemerintah Inggris dilaporkan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan nilai kesepakatan yang menembus ratusan juta poundsterling.

• Kepolisian: Palantir menyediakan sistem analitik untuk investigasi kriminal dan intelijen.
• NHS: Perusahaan terlibat dalam pengelolaan data pasien selama pandemi COVID-19.
• Kementerian Pertahanan: Kontrak pertahanan dan keamanan siber kian meluas.
• Imigrasi: Sistem pelacakan dan analitik untuk otoritas perbatasan.

Kekhawatiran utama bukan hanya soal dominasi pasar, tetapi juga soal kedaulatan data. Sebagai perusahaan AS, Palantir terikat pada hukum Amerika Serikat, termasuk potensi akses data oleh badan intelijen Negeri Paman Sam. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah data warga Inggris aman berada di tangan perusahaan swasta asing?

Kritik yang Terus Menguat

Sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan anggota parlemen telah menyerukan moratorium kontrak pemerintah dengan Palantir. Mereka menilai proses pengadaan sering dilakukan tanpa transparansi memadai dan tanpa debat publik yang berarti. Monbiot menyebut fenomena ini sebagai "pergeseran diam-diam" — perusahaan kontroversial merambah institusi negara tanpa banyak perlawanan.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Palantir berpengaruh, melainkan seberapa dalam pengaruh itu telah mengakar — dan apakah demokrasi Inggris masih punya ruang untuk menghentikannya.