AS Tunda Visa Pemimpin Sudan untuk Pertemuan PBB di New York

Amerika Serikat menahan penerbitan visa untuk Kepala Tentara Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, menjelang penampilannya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Langkah ini merupakan langkah diplomatik dramatis yang semakin memperdalam ketegangan antara Washington dan Khartoum di tengah perang saudara yang telah menjadi krisis kemanusiaan terbesar di dunia.

Sumber diplomatik Sudan mengungkapkan bahwa Washington menjadikan penerbitan visa sebagai syarat atas kesepakatan gencatan senjata selama 90 hari yang diusulkan oleh Penasihat Senior AS untuk urusan Arab dan Afrika, Massad Boulos. Namun, pemerintah Sudan menolak proposal tersebut dengan keras, dengan alasan bahwa gencatan senjata hanya akan memberi waktu bagi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan para pendukungnya untuk mengatur kembali kekuatan militer mereka.

Tenggat PBB dan Tanggapan Khartoum

Jenderal al-Burhan dijadwalkan untuk berpidato di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Kamis (25/9/2026). Namun, setelah visa ditahan, sumber pemerintah Sudan menyatakan bahwa perjalanan ke New York telah ditunda. Pemerintah Sudan kemudian menunjuk Menteri Luar Negeri Mohieldin Salem untuk menyampaikan pidato pengganti.

Dalam sebuah surat tertanggal 21 September kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Duta Besar Sudan untuk PBB, Al-Harith Idriss Al-Harith, meminta intervensi segera terhadap otoritas AS untuk memastikan penerbitan visa. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa situasi ini akan mencegah kepala negara anggota PBB berpartisipasi secara langsung dalam kerja Majelis Umum, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban tuan rumah PBB.

"Kami di pemerintah Sudan menyesalkan hal ini karena ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi PBB dan hukum internasional," ungkap sumber pemerintah Sudan. "Pemerintah Sudan menegaskan komitmennya terhadap perdamaian."

Gencatan Senjata yang Ditolak

Ketegangan antara AS dan Sudan memanas sejak tentara Sudan menyuarakan keberatan terhadap proposal gencatan senjata yang diusulkan Boulos pada Juli lalu. Gencatan senjata 90 hari tersebut dirancang untuk menghentikan pertempuran antara tentara Sudan dan RSF, namun Khartoum menilai proposal tersebut tidak adil.

Dalam artikel yang diterbitkan di majalah Foreign Policy pada hari Senin, al-Burhan menyatakan bahwa ia akan menolak segala direktif eksternal tentang perang. Ia berargumen bahwa jeda pertempuran sebelumnya hanya memungkinkan RSF dan para pendukungnya untuk mengatur ulang strategi militer.

"Burhan menolak pendekatan ambil atau tinggalkan ini, setiap proposal harus memiliki ruang untuk saran dan perubahan," kata sumber diplomatik Sudan.

Pihak AS menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar tentang visa, melainkan tentang upaya diplomasi perdamaian. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menyatakan bahwa baik Angkatan Bersenjata Sudan maupun RSF, beserta pemimpin mereka masing-masing, "tidak mewakili pemerintahan yang sah dan konstitusional bagi Sudan."

Sanksi dan Embargo Senjata

Situasi ini diperburuk oleh proposal AS untuk memperluas embargo senjata yang sudah ada di wilayah Darfur — markas besar RSF — ke seluruh wilayah Sudan. Langkah ini dikritik oleh para pendukung al-Burhan karena dianggap akan secara tidak proporsional menghukum tentara nasional.

Sementara itu, pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, telah membentuk pemerintahan saingan yang hingga saat ini masih kesulitan mendapatkan legitimasi internasional. Dalam sebuah pidato kepada tentaranya, Dagalo menyatakan, "Saatnya senjata berbicara."

Perang saudara di Sudan meletus pada April 2023 antara tentara nasional dan RSF. Konflik ini telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan jutaan lainnya mengungsi. PBB menyebut situasi ini sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia saat ini.

Peran Mediasi Internasional

AS telah berusaha memediasi konflik ini melalui format yang dikenal sebagai "Quad", yang melibatkan Uni Emirat Arab, Mesir, dan Arab Saudi — negara-negara yang dianggap memiliki pengaruh paling besar di Sudan. Namun, upaya mediasi ini menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidakpercayaan antara para pihak yang bertikai.

Menurut kesepakatan yang memungkinkan AS menjadi tuan rumah markas PBB di New York, negara tersebut seharusnya tidak menolak penerbitan visa kepada perwakilan negara anggota. Namun, AS sebelumnya pernah menolak penerbitan visa kepada pemimpin Otoritas Palestina, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan yang pertama kali.

Perdana Menteri Sudan sebelum kudeta tahun 2021, Abdalla Hamdok, juga berada di New York minggu ini sebagai bagian dari delegasi Majelis Umum PBB bersama anggota koalisi anti-perang lainnya. Kehadirannya menjadi simbol perpecahan politik yang terus berlanjut di Sudan di tengah krisis yang belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.